Naiknya harga Bahan Bakar Minyak Mentah Dunia memberikan dorongan besar bagi Penguasa untuk segera mengesahkan Kenaikan harga BBM. Apalagi menurut pemerintah, kenaikan BBM berdampak pada APBN. Dengan alasan itu, kuat sekali keinginan Pemerintahan SBY untuk segera mengubah harga BBM. Asumsi itu juga teradi karena hasil Sidang terkait kenaikan harga BBM oleh DPR tempo yang silam, membolehkan pemerintah yang berkuasa menaikkan harga dengan ketentuan tertentu. Dan menurut Pemerintah, saat inilah waktu yang tepat untuk menaikkan harga.
Dengan alasan subsidi BBM membebani anggaran membuat pemerintah “ngeyel” untuk terus menyuarakan kenaikan BBM. Beberapa produk promosi dan propaganda dikeluarkan untuk mendukung kebijakan yang tak populis ini. Alih-alih membahagiakan rakyat, namun faktanya itu adalah tipu-tipu semata.
Selama ini pemerintah senantiasa mengatakan memberikan subsidi BBM, yang pada faktanya juga tidak dinikmati oleh rakyat kecil, sehingga pemerintah ngotot untuk menaikkan harga BBM. Di lain sisi, benarkah pemerintah memberikan anggraan besar bagi subsidi BBM atau justru memberikan subsidi besar pada proyek Kapitalisme ? Besaran subdidi BBM di APBN 2013 hanya Rp Rp193,8 triliun atau sekitar 12% dari total APBN. Faktanya, yang membebani APBN adalah utang dan pemborosan APBN. Tahun 2013 pembayaran bunga utang sebesar Rp. 113,2 triliun dan pokoknya Rp. 58, 4 triliun dan Surat Utang Negara yang jatuh tempo tahun 2013 sebesar Rp. 71 triliun sehingga totalnya Rp 241 triliun atau 21 % dari belanja APBN, padahal sebagian besar utang itu hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Apalagi, untuk mengeluarkan produksi promosi dan propaganda BBM ini, pemerintah menganggarkan untuk iklan kenaikan ini sebesar Rp 30 Milyar rupiah. Itupun hanya pada kementrian ESDM saja. Bagaimana pada kementrian yang lainnya. (http://finance.detik.com/read/2013/06/12/145906/2271385/1034/anggaran-iklan-sosialisasi-kenaikan-harga-bbm-capai-rp-30-miliar). Kita juga tahu bahwa, dengan slogan bahwa kenaikan BBM ini dinikmati oleh mereka pengguna mobil, sehingga subsidi ini salah sasaran. Yang lebih tragis lagi, iklan itu seperti memberikan bahwa pemerintah itu pro kepada rakyat dengan menganggar BLSM kepada 15 juta kepala keluarga. Memberikan anggaran tambahan pada beasiswa pendidikan dan tambahan beras raskin.
Bak seperti dewa yang memberikan kesejahteraan, Pemerintahan yang bergaya “neo-kapitalisme” ini sesungguhnya adalah penghisap darah rakyatnya sendiri. Kenapa tidak dari dulu saja membuat program demikian dengan mengatur APBN negara? Lantas kalau memang kenaikan BBM ini saja pemerintah tahu akan menyusahkan orang miskin kenapa justru memberikan bantuan “pengobatan sementara” ini? Pemerintah yang menjajah rakyatnya sendiri. Itulah pernyataan pantas untuk sistem kekuasaan hari ini.
Maka Ichsanuddin Noorsy (Pengamat Politik dan Ekonomi Nasional) dalam Apa Kabar Indonesia TV One, 12/06/2013, mengungkapkan logikanya apa ketika pemerintah menaikkan harga BBM dan memberikan BLSM, Beras raskin dan tambahan beasiswa pendidikan? Apalagi beliau menambahkan, Kalau pemerintah mau jujur terkait hitung-hitungan produksi BBM itu sendiri, maka mari kita menghitung sesungguhnya apakah kebijakan kenaikan harga BBM ini termasuk tepat atau salah?
Mungkin rasa keadilan kita tergugah tatkala menyampaikan bahwa iklan yang sekarang marak ditelevisi itu, mengatakan bahwa subsidi BBM itu memang salah sasaran. Dengan harapan inilah, kiranya rakyat mengerti bahwa subsidi BBM salah sasaran. Ironisnya Pemerintah tak pernah mengeluhkan subsidi untuk para kapitalis atau perusahaan asing, mulai subsidi pajak atau yang disebut dengan Tax Holiday, Subsidi BLBI yang besarnya Rp 144 triliun, Dana Rekapitulasi Perbankan hampir Rp 500 triliun, penyelamatan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Kasus paling akhir adalah Bantuan Dana dari APBN-P Tahun 2012 sebesar 1,3 T untuk korban Lumpur Lapindo yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan tetapi diambil alih/disubsidi oleh Pemerintah. Padahal Pemilik Grup Lapindo adalah salah satu dari 40 orang terkaya di Indonesia. Namun, dia justru diberi bantuan atau subsidi dari APBN untuk kasus Lapindo sejak tahun 2007 sampai saat ini mencapai Rp 7,2 T. Ironisnya, grup perusahaan tersebut sempat menunggak atau menggelapkan pajak. Di mana suara pemerintah terkait kasus-kasus salah sasaran subsidi ini?
Menurut Ichsanudin Noorsy, sebenarnya program BLSM itu dibiayai dari utang. Buktinya, tertera di laman situs Asian Development Bank (ADB) yang menyatakan bahwa BLSM bersumber dari utang ADB dengan nama singkatan proyek DPSP (Development Policy Support Program). Selain itu, juga dibiayai Bank Dunia (World Bank) dengan sumber utang dengan nama proyek DPLP tahap 3. Karena itulah tahun ini utang pemerintah terus membengkak. Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu, posisi utang Pemerintah pusat (utang LN dan surat berharga) pada April 2013 telah mencapai Rp2.023,72 triliun, naik sekitar Rp433.06 triliun dari posisi akhir 2009 sebesar Rp1.590,66 triliun. Anehnya walaupun Harga BBM akan naik, pemerintah tetap berencana menambah utang baru Rp 390 triliun.
Pemerintah juga memiliki arogansi tinggi, maklum tekanan kenaikan harga BBM ini, justru merupakan permintaan asing dan kapitalis. Setelah di hulu, perusahaan-perusahaan minyak dapat jatah empuk, kini giliran di hilir, melalui SPBU-SPBU yang ada akan dinikmati segera oleh perusahaan itu. Dengan alasan agar Pertamina memiliki daya saing gerak, maka peluang perusahaan asing menguasai di sektor hilir semakin terbuka.
Oleh karena itu, sadarlah bahwa kebijakan kenaikan BBM itu tidak pro-rakyat. Pemerintah tidak menyukai adanya kesejahteraan bagi kehidupan rakyat. Maka, mari kita tolak kenaikan harga BBM ini, karena ini adalah tipu-tipu baru pemerintah. Dan ingat, tahun 2013 ini adalah tahun penuh intrik politik. Sehingga lagi-lagi rakyat jadi korban perasaan dari politik sistem kotor hari ini.
Rizqi Awal
BE BKLDK Nasional
No comments:
Post a Comment